SUDUTJAMBI.COM - Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran pemerintah pusat untuk bergerak cepat memberikan dukungan penanganan dan pemulihan bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak segera tertangani.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana gempa Pulau Flores, NTT, Minggu (16/8). Pratikno menegaskan, pemerintah pusat telah mengerahkan kekuatan dan sumber daya yang besar, mulai dari kementerian/lembaga hingga BUMN, untuk mendukung penanganan bencana di NTT.
“Rapat koordinasi ini menunjukkan bahwa kekuatan dan sumber daya untuk penanggulangan bencana di NTT ini sangat besar. Jadi aparat pusat mulai dari KL sampai dengan BUMN terlibat penuh,” ujar Menko PMK.
Ia menyampaikan, dukungan tersebut merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo kepada kementerian/lembaga untuk turun langsung membantu masyarakat terdampak bencana. “Pak Presiden, selain memerintahkan KL-KL (Kementerian/Lembaga) untuk masuk dan membantu, juga BNPB sendiri juga memberikan bantuan,” katanya.
Menko PMK menekankan bahwa besarnya kekuatan pemerintah tersebut harus diikuti dengan kerja yang terkoordinasi agar penanganan bencana berjalan efektif. Karena itu, pembentukan dan pengaktifan posko menjadi salah satu hal yang diprioritaskan.
“Nah saya ingin menekankan 2 hal. Bahwa kekuatan yang besar ini hanya bisa efektif kalau kerjanya sinkron,” ujar Pratikno.
Baca Juga: Gempa M 7,7 Guncang Flores, BRI Peduli Bergerak Cepat Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak
Ia meminta pemerintah daerah, mulai dari gubernur hingga bupati, segera membentuk dan mengaktifkan posko untuk memastikan seluruh sumber daya dan bantuan dapat terkoordinasi dengan baik. “Jadi sinkronisasi mulai dari Posko itu penting,” tegasnya.
Selain sinkronisasi, Menko PMK menekankan pentingnya akuntabilitas, terutama melalui pendataan masyarakat dan wilayah terdampak. Menurutnya, data yang akurat akan menentukan kecepatan penanganan, tidak hanya pada masa tanggap darurat tetapi juga dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Jadi status itu penting untuk ditetapkan baik di level kabupaten terdampak maupun di provinsi. Dan kaitannya dengan akuntabilitas itu juga pendataan. Baik pendataan untuk kepentingan tanggap darurat maupun pendataan untuk rehab rekon,” katanya.
Baca Juga: Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi Dikepung 'Gurita' Batu Bara
Ia mengingatkan bahwa pengalaman penanganan bencana sebelumnya menunjukkan masih adanya perbedaan kecepatan pendataan antardaerah. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah memastikan pendataan dilakukan secara benar dan akurat.
Menko PMK juga memastikan pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam menangani dampak gempa di NTT. “Kami diperintah Bapak Presiden untuk mendukung Bapak-Ibu semuanya di daerah. Bapak Presiden bukan hanya memerintah tapi juga memberikan bantuan secara langsung,” katanya.
