SUDUTJAMBI.COM– Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi, Drs. H. Hasan Basri Agus, MM (HBA), melaksanakan reses Masa Sidang V Tahun Sidang 2026–2027 di Aula Kantor Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, Jumat (31/7/2026).
Kedatangan HBA disambut langsung oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, Edi Kusmiran, S.STP, bersama jajaran pejabat, aparatur sipil negara (ASN), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Taruna Siaga Bencana (Tagana), serta para pegawai di lingkungan dinas tersebut.
Kegiatan reses ini menjadi wadah bagi HBA untuk menyerap berbagai aspirasi dari pemerintah daerah dan para pelaksana program sosial di lapangan. Selain itu, reses juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan program-program pemerintah agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca Juga: Kapolri Mutasi Pimpinan Polda Jambi, Brigjen Pol. K. Yani Sudarto Resmi Jabat Wakapolda
Sesi dialog yang dipandu Tenaga Ahli DPR RI, Muhammad Rum, SE, ME, berlangsung dinamis. Berbagai persoalan mengemuka, mulai dari keterbatasan anggaran, kebijakan sosial, perlindungan masyarakat rentan, penanganan korban perdagangan orang (TPPO), penguatan data sosial nasional, kondisi panti sosial, hingga pengembangan program Sekolah Rakyat.
Dalam pemaparannya, Edi Kusmiran mengungkapkan sejumlah persoalan yang dihadapi Dinas Sosial Provinsi Jambi. Salah satunya terkait keterbatasan kewenangan pemerintah provinsi dalam menangani komunitas Suku Anak Dalam (SAD), karena sebagian besar kewenangan kini berada di pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten.
Ia juga berharap pemerintah pusat tetap melibatkan pemerintah provinsi dalam setiap program pemberdayaan masyarakat adat terpencil agar koordinasi dan pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih optimal.
Selain itu, Edi menyoroti keterbatasan kewenangan dan anggaran dalam menangani warga Jambi yang terlantar di luar negeri maupun korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Menurutnya, pemerintah provinsi sering menerima permintaan bantuan, namun belum memiliki dukungan anggaran yang memadai untuk melakukan fasilitasi.
Persoalan lain yang disampaikan yakni kondisi tiga panti sosial milik Pemerintah Provinsi Jambi yang telah mengalami penurunan kualitas bangunan. Beberapa fasilitas dinilai sudah tidak layak, termasuk pagar pembatas dan kamar mandi, sementara kapasitas penghuni, khususnya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), telah melebihi daya tampung.
Baca Juga: Kapolda Jambi dan Ketua Pengadilan Tinggi Perkuat Sinergi, Dorong Penegakan Hukum yang Berintegritas
"Kami berharap ada perhatian pemerintah pusat terhadap rehabilitasi fasilitas panti sosial karena kondisinya sudah cukup memprihatinkan dan membutuhkan penanganan segera," ujar Edi.
Ia juga menyinggung pentingnya pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan seluruh program bantuan pemerintah. Menurutnya, pembaruan data di lapangan masih menghadapi berbagai kendala sehingga berdampak pada penyaluran bantuan sosial.
Di bidang kebencanaan, Edi meminta perhatian terhadap peningkatan kapasitas dan dukungan bagi relawan Tagana. Meski logistik dari pemerintah pusat masih tersedia, kebutuhan operasional dan peningkatan kemampuan relawan dinilai masih sangat diperlukan.
Tak hanya itu, Edi juga menyampaikan harapan agar program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto segera direalisasikan di Provinsi Jambi. Ia menyebut Pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan tiga lokasi yang siap dibangun sebagai Sekolah Rakyat.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, HBA menegaskan seluruh persoalan yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial RI dan mitra kerja lainnya.
HBA menjelaskan, Komisi VIII DPR RI memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
"Seluruh aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami bawa ke pemerintah pusat. Ini menjadi bahan kami dalam rapat bersama Menteri Sosial dan mitra kerja Komisi VIII DPR RI agar persoalan yang dihadapi daerah mendapat perhatian dan solusi konkret," tegas HBA.
Menurut mantan Gubernur Jambi itu, persoalan sosial merupakan isu yang sangat kompleks dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Karena itu, dibutuhkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil.
HBA mengaku masih sering menjumpai warga yang hidup dalam kondisi memprihatinkan, rumah tidak layak huni, hingga anak-anak yang hidup di jalanan. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tanggung jawab bersama yang harus segera ditangani.
Baca Juga: Al Haris: Museum Sriwijaya Dharmakirti Rekam Jejak Peradaban Jambi, Siap Menuju Warisan Dunia UNESCO
Ia juga memberikan apresiasi terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Menurut HBA, program tersebut merupakan langkah strategis dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
"Program Sekolah Rakyat ini sangat baik. Anak-anak dari keluarga miskin akan memperoleh pendidikan, tempat tinggal, makan, hingga pembinaan karakter tanpa dipungut biaya. Ini merupakan investasi besar untuk masa depan bangsa," ujarnya.
Di akhir kegiatan, HBA melakukan peninjauan langsung ke Gudang Logistik Penanggulangan Bencana milik Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi guna memastikan kesiapan logistik menghadapi potensi bencana di Provinsi Jambi.
Melalui reses tersebut, HBA menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat Jambi di tingkat nasional, khususnya di bidang kesejahteraan sosial, penanggulangan bencana, pendidikan, dan perlindungan masyarakat rentan, agar kebijakan pemerintah pusat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah.(Hi)
